Wawai Media_Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengkritik temuan adanya 52 juta pemilih ‘gaib’ dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 yang berjumlah 205.853.518 pemilih. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal.
“Kalau salah ya jangan kebangetan sampai 52 juta. Kalau 52 juta kan berarti lebih dari seperempat, jadi DPS itu masa seperempatnya bermasalah. Kalau seperempat itu kan 25%, kalau kesalahannya 5% kan masih masuk akal walaupun 5% dari 200 juta kan tetap aja lumayan 10 juta angkanya,” ungkap Refly dalam saluran YouTube-nya @ReflyHarunOfficial yang dikutip di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).
Menurut Refly, hal ini sangat aneh karena data pemilih selalu bermasalah setiap kali penyelenggaraan Pemilu dilakukan. Ia juga menyoroti bahwa data kependudukan tidak pernah bekerja dengan baik, meskipun seharusnya tinggal menekan tombol untuk mendapatkan jumlah penduduk saat ini.
“Jadi database kependudukan itu seharusnya baik, tapi database kependudukan itu tidak pernah baik. Padahal Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan terus bekerja, tapi kenapa tidak pernah berhasil mendapatkan data yang solid?” tanya Refly.
Refly juga menyebut bahwa data yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya sudah disortir sebelumnya, seperti memisahkan data pemilih yang telah mencapai usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Menurutnya, hal ini akan membantu menghindari adanya data bermasalah.
Sebelumnya, Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menemukan 52 juta data pemilih bermasalah dalam DPS yang berjumlah 205.853.518 pemilih. Temuan tersebut mencakup pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, identitas ganda di lokasi TPS yang sama, identitas yang sama, hingga pemilih yang tidak memiliki alamat RT dan RW.