Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa seorang presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam pemilihan umum (pemilu). Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebagai respons terhadap pertanyaan terkait aktivitas menteri-menteri dari bidang nonpolitik yang aktif berkampanye pada saat ini. Menurut Jokowi, kegiatan tersebut merupakan hak demokrasi.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi memandang bahwa presiden dan menteri memiliki hak untuk berpolitik, mengingat mereka adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ia menekankan bahwa dalam hal berkampanye, penting untuk tidak menggunakan fasilitas negara sebagai upaya memastikan netralitas.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan pentingnya untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
Saat ditanya apakah Jokowi memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, presiden justru kembali bertanya kepada wartawan, “Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?