Pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, telah memicu kontroversi terkait dugaan nepotisme karena keduanya merupakan anak dan menantu dari Presiden Joko Widodo.
Beberapa pihak menganggap bahwa penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap 15 kepala daerah yang dianggap berkinerja baik, serta penyerahan penghargaan, tidak ada yang salah secara administratif. Namun, ada kekurangan dalam penilaian tersebut karena hanya berfokus pada angka-angka administratif tanpa memperhitungkan masukan dari publik atau penerima layanan.
Menanggapi polemik ini, Istana menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak dijadwalkan menghadiri acara di Surabaya. Meskipun demikian, penilaian yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan penghargaan kepada ke-15 kepala daerah tersebut dianggap memadai oleh beberapa pihak.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menyatakan bahwa ke-15 kepala daerah tersebut layak mendapatkan penghargaan berdasarkan tolok ukur Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), yang meliputi indikator seperti indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, serta kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah.
Namun, Herman juga menekankan bahwa penilaian berdasarkan angka-angka administratif saja tidak cukup untuk menilai kinerja kepala daerah dengan baik. Diperlukan standar tambahan, terutama terkait dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, dan pelayanan publik.
Herman juga mengakui bahwa dia tidak memantau seluruh kepala daerah yang akan menerima penghargaan tersebut, namun dia mengamati beberapa di antaranya. Dia mencatat bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melanjutkan program pelayanan yang sudah dikerjakan oleh pendahulunya, Tri Rismaharini. Begitu pula dengan Kota Medan yang memiliki infrastruktur pelayanan digital yang baik. Sedangkan Kota Surakarta mendapat banyak proyek dari pemerintah pusat, yang telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Meskipun demikian, Herman menyatakan bahwa kinerja Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka sebenarnya tidak terlalu optimal, karena ada dugaan bahwa mereka mendapat keistimewaan tertentu karena hubungan keluarga dengan Presiden. Namun, untuk kepala daerah di level kabupaten, mereka dianggap cukup performa untuk menerima penghargaan.