Yogyakarta – Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi saksi pertemuan Civitas akademika UGM, termasuk guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni, dalam menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu, 31 Januari 2024. Petisi ini secara terbuka dihadirkan untuk Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan alumni UGM. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi selama pemerintahan Jokowi.
Guru Besar Psikologi UGM, Koentjoro, menyampaikan sambutan awal sebelum membacakan petisi dua halaman. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap kontribusi UGM dalam menghasilkan calon pemimpin negeri. Namun, peristiwa-peristiwa tertentu mendorong mereka untuk menyampaikan petisi sebagai peringatan.
Petisi Bulaksumur menyoroti tindakan-tindakan menyimpang yang dinilai melanggar etika, seperti pelanggaran di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, dan pernyataan Jokowi terkait kampanye Pemilu 2024 oleh presiden dan menteri.
Guru Besar Koentjoro menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dan ketidakpedulian terhadap demokrasi. Petisi ini juga menjadi panggilan kepada Jokowi, sebagai alumni UGM, untuk tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan memperkuat demokrasi.
Dalam petisi tersebut, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut agar Jokowi, aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang presiden kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah nyata dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi selama Pemilu 2024.
Pembacaan petisi melibatkan sejumlah tokoh akademis, seperti Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, mantan Rektor UGM Sofian Effendi, Antropolog UGM Bambang Hudayana, dan PM Laksono. Hadir pula mantan Rektor UNY Rochmat Wahab dan Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.