Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berencana untuk melakukan penyamarataan spesifikasi kelas jalan di daerah pusat produksi pertanian menjadi kelas I. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan jalan akibat muatan kendaraan yang tidak sesuai dengan klasifikasi jalan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Muhammad Taufiqullah, menjelaskan bahwa saat ini terdapat berbagai kelas jalan, seperti kelas I, II, III A, dan lain-lain. Setiap kelas memiliki daya tahan muatan yang berbeda. Namun, sumber produksi pertanian berada di jalan kabupaten dengan kapasitas terbatas, sehingga kendaraan dengan muatan tidak sesuai klasifikasi dapat merusak jalan.
Untuk mengatasi situasi tersebut, Pemprov Lampung merencanakan penyamarataan kelas jalan di daerah sentra produksi pertanian menjadi kelas I. Dengan penyamarataan ini, muatan hingga 10 ton masih dapat masuk ke jalan tersebut.
Spesifikasi jalan kelas I akan memiliki kapasitas muatan dengan sumbu terberat yang diizinkan lebih dari 10 ton. Selain itu, ukuran lebar muatan kendaraan tidak melebihi 2,5 meter, dan panjang tidak melebihi 18 meter. Lebar jalan akan disesuaikan dengan jenis kendaraan yang sering melintas di daerah produksi, mengikuti kriteria jalan kelas I.
Muhammad Taufiqullah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini memerlukan anggaran yang cukup besar, sehingga perencanaan yang matang sangat dibutuhkan. Pembiayaan jalan umum merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi Pemprov juga berharap perusahaan yang berada di sentra produksi pertanian dapat berperan dalam membangun infrastruktur melalui dana tanggung jawab sosial.
Proses rencana penyamarataan kelas jalan ini masih berada dalam tahap studi, dengan pengumpulan data dan perencanaan. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah perencanaan dan pengerjaan. Proyek ini juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah kabupaten yang terlibat, sehingga distribusi komoditas dapat lebih lancar dan kualitas infrastruktur jalan tetap terjaga.