Jakarta – Dalam wacana persiapan debat capres dan cawapres, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengusulkan pengintegrasian tema pengelolaan tambang nasional. Menurutnya, isu ini krusial untuk diungkap agar visi-misi calon pemimpin dapat lebih terperinci, khususnya dalam mengelola kekayaan alam yang begitu besar dan strategis.
Mulyanto menyuarakan keprihatinan atas kekacauan aturan terkait pengelolaan tambang. Menurutnya, kebingungan ini mengakibatkan pendapatan negara tidak optimal, sementara kerugian lingkungan terus ditanggung oleh masyarakat.
Kritik juga dilontarkan terhadap penertiban yang cenderung selektif, hanya fokus pada tambang ilegal kecil milik masyarakat. Mulyanto menekankan bahwa baik tambang ilegal kecil maupun besar memiliki dampak merusak lingkungan yang serupa.
Mulyanto menyayangkan lambatnya pembentukan satgas penegakan hukum terkait pelanggaran tambang ilegal. Hal ini, menurutnya, mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Problema lain yang diangkat adalah penunggakan pembayaran PNBP oleh sejumlah penambang. Mulyanto menyoroti bahwa hal ini bisa mengakibatkan hilangnya penerimaan negara yang seharusnya signifikan bagi pembangunan nasional.
Dalam merespons permasalahan ini, Mulyanto mendorong capres dan cawapres untuk memikirkan ulang besaran royalti tambang. Ia menekankan perlunya kesetaraan agar kekayaan alam tidak hanya menguntungkan korporasi besar, namun juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.