“Bisa memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, itu yang perlu terjawab. Baik di institusi tingkat lokal, katanya akan memperbaiki di tingkat lokal. Yang kedua, apakah keputusan MK No. 135/2024 ini bertentangan dengan Pasal 22 UUD Negara Republik Indonesia, dimana MK dianggap nol batas kewenangan, prinsip kebersamaan,” ujar HNW.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini menyoroti dampak putusan terhadap anggaran negara, khususnya pembiayaan pemilu yang berpotensi meningkat, serta posisi MK dalam relasi kewenangan lembaga negara.
