Meskipun tindakan Arinal mungkin dipandang kontroversial, beliau berargumen bahwa larangan tersebut ditujukan untuk menjaga citra dan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat atau menjurus pada pencitraan negatif. Dalam pernyataannya, Arinal mengingatkan para wartawan untuk berhati-hati dalam menyampaikan berita dan tidak mengambil potongan-potongan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau merugikan dirinya maupun pihak terkait.
Namun, beberapa wartawan merasa bahwa larangan tersebut melanggar prinsip kebebasan pers dan akses informasi publik. Mereka berpendapat bahwa wartawan memiliki hak untuk melaporkan dan mengabadikan acara publik yang dianggap penting bagi masyarakat. Beberapa organisasi pers dan lembaga hak asasi manusia juga mengkritik tindakan tersebut sebagai pembatasan terhadap kebebasan pers.
Kontroversi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batasan kebebasan media dalam melaporkan acara publik dan tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi akses informasi. Dalam era di mana media sosial dan berita online memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik, hubungan antara pemerintah dan media semakin penting untuk dijaga dalam rangka membangun kepercayaan dan transparansi.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Arinal Djunaidi mengenai kontroversi ini. Diharapkan, perdebatan seputar akses media dan kebebasan pers dapat mendorong pihak terkait untuk mencari solusi yang mempertimbangkan kepentingan publik, kebebasan pers, dan menjaga reputasi institusi pemerintahan.
