Bandar Lampung – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung telah menemukan adanya dugaan pemalsuan berkas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota setempat. Kepala Disdukcapil Kota Bandar, Febriana, mengungkapkan bahwa sudah ditemukan sekitar 50 dugaan pelanggaran terkait berkas administrasi kependudukan yang digunakan untuk verifikasi PPDB tahun 2023.
“Kasus yang paling ekstrem adalah ketika seorang pendaftar mencoba menggunakan surat palsu yang menggunakan tandatangan Disdukcapil,” ujar Febriana saat dikonfirmasi oleh Lampost.co pada Kamis, 13 Juli 2023.
Febriana menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan temuan dugaan pemalsuan berkas PPDB ini kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk ditindaklanjuti. “Disdukcapil telah melaporkan kepada wali kota, dan wali kota memerintahkan agar hal ini ditindaklanjuti oleh inspektorat,” ungkapnya.
Selain dugaan pemalsuan berkas, terdapat juga temuan kecurangan lain dalam verifikasi berkas administrasi PPDB 2023. Beberapa kecurangan yang ditemukan antara lain memanipulasi sistem dengan memundurkan tanggal agar memenuhi syarat PPDB Bandar Lampung, seperti persyaratan pindah Kartu Keluarga (KK) minimal satu tahun. Selain itu, ditemukan juga kecurangan berupa pengunggahan dokumen-dokumen lama yang seharusnya diperbarui.
Febriana menegaskan bahwa setiap hari pihaknya berkoordinasi dengan pihak MKKS selama pelaksanaan PPDB dan selalu melakukan surat menyurat dan komunikasi. Ia juga mengimbau kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan administrasi kependudukan. Sistem yang digunakan saat ini telah mencatat data dengan lebih ketat dan faktual.
“Meskipun cetakan berkas sesuai tanggal yang mereka inginkan, namun sistem kami selalu terus diperbarui. Jadi, tidak ada ruang untuk melakukan pelanggaran,” pungkasnya.
Kasus dugaan pemalsuan berkas PPDB ini menjadi perhatian serius pihak terkait, dan tindak lanjut akan dilakukan untuk mengungkap dan menindak pelaku agar proses PPDB dapat berlangsung dengan adil dan transparan.