“Tindakan diskriminatif Meta menghapus postingan pro terhadap Palestina. Oleh beberapa organisasi HAM di dunia, Meta dianggap telah membantu upaya penindasan Israel terhadap rakyat Palestina melalui platform media sosialnya.”
Dalam sebuah studi Human Rights Due Diligence of Metas Impacts in Israel and Palestine in May 2021 oleh Business for Social Responsibility (BSR) terbit pada November 2022 lalu menemukan bukti bahwa Meta memang telah menerapkan aturan berlebihan terhadap konten berbahasa Arab dibandingkan dengan konten-konten berbahasa Ibrani.
Dalam pandangan Aher, tidak hanya masyarakat di Indonesia yang mengalami penghapusan konten atau berita terkait pro-Palestina oleh Meta, namun juga beberapa negara lain seperti Malaysia.
“Dalam hal ini, Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja dan pengawasan terhadap kementerian atau lembaga terkait komunikasi dan digital perlu memanggil Meta untuk menyampaikan alasan dan klarifikasi terhadap penghapusan konten terkait pro Palestina tersebut. Jika Meta dalam pemberitaannya senantiasa memojokkan dan tidak mendukung Palestina, maka kami mendorong pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dengan mencabut izin dan melarang Meta di Indonesia,” tegas Aher lagi.
Senada dengan itu, pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung Muhammad Fuady mengatakan bahwa tudingan warganet Indonesia ini bukan sekedar omong kosong karena Human Rights Watch (HRW) dan organisasi digital lainnya pernah melontarkan isu yang sama.
Meta membatasi konten pro-Palestina di platform media sosial Facebook dan Instagram. Padahal, konten pro Palestina itu tidak melanggar kebijakan Meta.
