Bandar Lampung, Kamis (25/07/24) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Lampung melakukan audiensi dengan Pj Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., MPd. terkait beberapa permasalahan di Provinsi Lampung.
Habibulloh Al Ansor., S.H. selaku Ketua Umum KAMMI Wilayah Lampung menyampaikan bahwa “Kementrian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatatat 13 Provinsi di Indonesia masuk dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem lampung posisi 11 dari 13 Provinsi, diatas Sumatera Selatan dan di bawah Sulawesi Tengah, tentu ini menjadi PR besar bagi Pj Gubernur yang harus mendesain agar Provinsi Lampung keluar dari zona kemiskinan ekstrem”
Audiensi ini diterima langsung oleh Pj Gubernur Lampung bersama pejabat Kesbangpol, Dispora dan Diskominfotik. Selain dari pada itu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, upah rata-rata perjam pekerja di Lampung terendah nomor 3 nasional. Lampung Rp.13.958 perjam, terendah adalah NTB dngan Rp.12.933 perjam, dan tertinggi adalah papua dengan Rp.28.570 perjam, artinya ini harus menjadi perhatian penting dari Pemerintahan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. (Tanda Habib).
Pj Gubernur Lampung Samsudin mengapresiasi audiensi KAMMI Lampung “Kami mengucapkan terima kasih karna aspirasi disampaikan secara humanis, tentu masukan-masukan dari KAMMI, akan kami terima sebagai bahan evaluasi kebijakan nantinya” ucap Pj Gubernur Lampung.
Selain dari pada itu KAMMI Lampung juga menyoroti rencana pembangunan kota baru, KAMMI meminta agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat sekitar. Status kepemilikan tanah harus diperjelas untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Selanjutnya KAMMI Wilayah Lampung berharap agar sinergitas antara OKP khususnya KAMMI Lampung dan Pemprov Lampung dapat berjalan dengan baik, agar sama-sama mendedikasikan diri untuk pembangunan provinsi Lampung.
Melalui audiensi ini, KAMMI Wilayah Lampung berharap agar PJ Gubernur dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Lampung, terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan pekerja.