Jakarta – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Slamet, mengungkap kritik terhadap pemerintah terkait kelangkaan pupuk subsidi. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 26 triliun pada tahun 2024 dinilai tidak memadai untuk mengatasi masalah ini.
Slamet menegaskan bahwa anggaran sebesar itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai 70T. Keadaan ini dianggap tidak mencukupi dan tidak efisien.
Kritik Slamet lebih lanjut menyentuh prioritas pemerintah yang dinilai lebih condong pada proyek-proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat, dan mobil listrik. Slamet berpendapat bahwa kebutuhan petani terabaikan.
Slamet secara tegas meminta pemerintah untuk menambah anggaran subsidi pupuk menjadi Rp 70 triliun. Ia menekankan bahwa tanpa peningkatan ini, petani bisa mengalami penurunan produktivitas dan produksi pangan terganggu.
Pemerintah dihimbau untuk lebih memperhatikan kebutuhan petani dan mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi. “Agar pupuk subsidi tidak langka, harusnya pemerintah memberikan anggaran Rp 70 triliun. Kalau tidak, jangan salahkan petani jika produktivitasnya menurun dan produksi pangan kita terganggu,” tutup Slamet.