Surabaya – Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Nasional (IKN) telah menjadi sorotan utama dalam agenda pemerintahan. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengingatkan Presiden Jokowi untuk tetap memperhatikan kebutuhan dasar rakyat, khususnya dalam konteks ekonomi dan pangan.
Menurut Amin Ak, kondisi ekonomi seharusnya menjadi perhatian utama. Meskipun pemerintah merilis angka pertumbuhan ekonomi yang positif, rakyat tidak merasakannya secara langsung. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk, dan peningkatan biaya hidup terus menjadi beban masyarakat.
Amin Ak menyoroti kebijakan pemerintah terkait Insentif Kawasan Strategis Nasional. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau serta pemulihan ekonomi yang berfokus pada rakyat menjadi yang lebih mendesak.
Kelas menengah bawah di Indonesia menghadapi risiko menjadi kelompok miskin. Meskipun berada di lapisan ekonomi menengah, mereka rentan terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok. Bank Dunia mencatat sekitar 40% penduduk Indonesia rentan terjerumus ke dalam kemiskinan.
Bank Indonesia (BI) merilis data Survei Konsumen per Oktober 2023, menunjukkan banyak warga Indonesia harus menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasio tabungan terhadap pendapatan turun, mengindikasikan kesulitan ekonomi bagi sebagian masyarakat.
Fenomena peningkatan jumlah pinjaman online (pinjol) mencerminkan tekanan hidup yang tinggi. Hingga Agustus 2023, jumlah pinjaman online mencapai Rp20,53 triliun. Mayoritas pinjaman berada pada kisaran Rp500 ribu – Rp1 juta, menunjukkan tantangan ekonomi yang signifikan.
Amin Ak mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek mercusuar, seperti IKN, dan lebih memprioritaskan program pemulihan ekonomi yang memberikan dampak nyata bagi rakyat.
Meskipun anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terus meningkat, Amin Ak menekankan perlunya memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat signifikan kepada sebagian besar rakyat. RAPBN 2024 merencanakan anggaran perlinsos sebesar Rp493,5 triliun, namun harus diarahkan untuk perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.